Opini Guardian: Bahaya AI Bukan Lagi Hipotesis, Melainkan Kenyataan
← back to articles
~/articles/opini-guardian-bahaya-ai-bukan-lagi-hipotesis.md
Article

Opini Guardian: Bahaya AI Bukan Lagi Hipotesis, Melainkan Kenyataan

Dalam tulisan opini di The Guardian, dua aktivis menegaskan bahwa risiko AI bukan proyeksi masa depan: penggunaan AI dalam penargetan militer di Gaza dan Iran serta pengawasan massal di Amerika Serikat sudah terjadi dan sudah terdokumentasi.

Opini Guardian: Bahaya AI Bukan Lagi Hipotesis, Melainkan Kenyataan

Dalam beberapa pekan terakhir, kekhawatiran soal kecerdasan buatan (AI) melahirkan aliansi yang tak biasa di dunia teknologi dan kebijakan. Nama-nama seperti Sam Altman, Elon Musk, dan Demis Hassabis bergabung dengan Dario Amodei, Satya Nadella, dan Bill Gates untuk menyuarakan bahaya AI sekaligus menyerukan perlambatan pengembangan teknologi tersebut. Senator Bernie Sanders bahkan menggandeng Steve Bannon untuk mendesak Kongres meregulasi AI — salah satu dari sedikit isu yang menyatukan spektrum politik Amerika Serikat.

Pemicunya sebagian datang dari peringatan peneliti AI Jacob Coxon di X, yang menilai perusahaan-perusahaan AI sedang "mempertaruhkan hidup kita" dan meyakini teknologi itu "bisa membunuh kita semua sebelum akhir dekade ini".

Namun dalam tulisan opini yang diterbitkan The Guardian, Granate Kim dan Mohamed Hussein menegaskan bahwa kita tidak perlu menunggu untuk melihat bagaimana AI membawa kematian dan kehancuran: dampaknya sudah terjadi, dan sudah terdokumentasi.

Gaza dan Iran: AI di jalur pembunuhan

Menurut para penulis, perang Israel di Gaza menjadi semacam "laboratorium" penggunaan AI dalam peperangan. Militer Israel disebut menggunakan AI untuk mengidentifikasi sasaran pembunuhan, dengan 12.000 target dihasilkan dan dibom pada bulan pertama saja, disertai pengawasan manusia yang minim. Hal itu didokumentasikan dalam investigasi jurnalis Israel peraih Oscar, Yuval Abraham, yang film terbarunya, NAZA, memuat kesaksian para tentara yang terlibat.

Di Iran, militer Amerika Serikat disebut meluncurkan serangan udara yang melibatkan AI ke Sekolah Dasar Shajareh Tayyebeh di Minab. Serangan itu menewaskan 156 orang — anak-anak, guru, dan warga sipil lain — dan menurut para penulis kemungkinan besar merupakan akibat dari "kesalahan penargetan" yang bertumpu pada data keliru.

Dampak di dalam negeri AS

Para penulis menyoroti bahwa bahaya ini tidak berhenti di luar negeri:

  • Departemen Keamanan Dalam Negeri AS menggunakan perangkat AI — termasuk Microsoft Azure — untuk memantau, menangkap, dan mendeportasi imigran dalam skala besar.
  • Aparat penegak hukum di berbagai wilayah mengadopsi pengenalan wajah meski ada bukti bias algoritmik yang berujung pada penangkapan dan pemenjaraan warga Latin dan kulit hitam secara keliru.
  • NYPD bermitra dengan Microsoft membangun Domain Awareness System yang menghubungkan Azure ke 18.000 kamera keamanan, menurut laporan New York Daily News — membentuk sistem pengawasan massal yang meluas ke Georgia hingga ke luar negeri, termasuk Brasil dan Singapura.
  • Pusat data untuk AI dibangun di kawasan pedesaan dan bertingkat rendah di seluruh AS, memunculkan ancaman kesehatan akibat polusi udara bagi warga sekitar.

Ketika kritik dibungkam

Para penulis menilai sebagian pemimpin politik justru menutup ruang perdebatan. Donald Trump menyebut risiko AI sebagai "hoaks" dan menganggap upaya membatasi teknologi itu bagian dari "konspirasi yang sakit". Anggota DPR dari Partai Republik menepis kekhawatiran publik dan menuding disinformasi pemerintah Tiongkok sebagai penyebab penolakan terhadap pusat data. Sementara Menteri Kebudayaan Israel, Miki Zohar, mengancam mencabut kewarganegaraan Yuval Abraham dan Rachel Szor, pembuat film NAZA, dengan tuduhan "pengkhianatan terhadap negara".

Langkah kebijakan yang mulai muncul

Menurut para penulis, ada perkembangan positif dari pembuat kebijakan AS:

  • DPR mengusulkan Frontier Act untuk menempatkan evaluator pihak ketiga di dalam perusahaan teknologi guna melakukan asesmen keselamatan.
  • Pada awal September, Sanders bersama anggota DPR Greg Casar memperkenalkan Ban Artificial Superintelligence Act untuk menghentikan pengembangan teknologi yang tidak dapat dikendalikan manusia.

Kedua rancangan itu disebut sebagai titik awal yang baik, tetapi bisa memakan waktu bertahun-tahun untuk disahkan dan tidak menyentuh kerusakan yang sudah terjadi. Para penulis menyerukan agar perusahaan AI dan pemerintah segera melarang penjualan serta penggunaan teknologi AI untuk penargetan militer, sistem senjata otonom, dan pengawasan massal — seruan yang, menurut mereka, juga disampaikan oleh karyawan di Anthropic, OpenAI, dan Google DeepMind.

Opini: Tulisan ini menempatkan perdebatan AI pada titik yang jarang disentuh diskusi arus utama: bukan soal apa yang mungkin terjadi, melainkan apa yang sudah berjalan tanpa persetujuan publik yang jelas. Dua hal layak dicatat secara netral. Pertama, klaim-klaim di atas adalah argumen dan dokumentasi dari para penulis serta aktivis — sebagian di antaranya masih diperdebatkan dan perlu diverifikasi lewat investigasi independen. Kedua, apa pun sikap politik pembaca, ada satu pola yang sulit dibantah: ketika keputusan yang berdampak besar pada nyawa dan kebebasan diambil melalui sistem otomatis, akuntabilitasnya menjadi kabur. Di sinilah tuntutan akan jejak audit, pengawasan manusia yang bermakna, dan transparansi vendor berhenti menjadi jargon teknis dan menjadi pertanyaan tata kelola yang mendasar.

Sumber berita: The Guardian (opini — Granate Kim & Mohamed Hussein)

Share this article
WhatsApp Telegram Facebook
© 2026 Cybits Seven ← all articles